KATERCIKO.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut terus beradaptasi menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Perkembangan teknologi digital, perubahan sosial dan ekonomi, hingga munculnya berbagai bentuk kejahatan baru menjadi tantangan yang membutuhkan respons kepolisian yang semakin modern, adaptif dan humanis.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Diskusi Pusat Kajian Ilmu Kepolisian PSIK PTIK yang digelar di Jakarta, Selasa (1/9/2026), dengan materi “Polri Menghadapi Perubahan: Saran dan Masukan” yang disampaikan IJP Purn. Drs. Sisno Adiwinoto, M.M.
Dalam kajiannya, Sisno menekankan bahwa perubahan pola kejahatan, khususnya kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan online, judi online, pinjaman online ilegal, deepfake, peretasan dan penyalahgunaan data, harus diantisipasi melalui penguatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia Polri.
Menurutnya, semangat Protect and Serve harus terus menjadi landasan pelaksanaan tugas Polri. Penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari tugas kepolisian, namun Polri juga harus semakin kuat menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Enam Prioritas Polri Menghadapi Perubahan
Dalam menghadapi tantangan ke depan, terdapat enam prioritas penting yang perlu mendapatkan perhatian.
Pertama, adaptasi teknologi dan digitalisasi, termasuk memperkuat kemampuan menghadapi cybercrime, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), analisis data, CCTV dan pengembangan smart policing.
Kedua, meningkatkan kepercayaan publik melalui pendekatan humanis. Polisi dituntut semakin dekat dengan masyarakat melalui edukasi di sekolah, lingkungan permukiman dan media sosial, disertai transparansi, akuntabilitas serta pelayanan yang cepat dan profesional.
Ketiga, menghadapi ancaman baru, mulai dari kejahatan transnasional, narkoba, TPPO, judi online lintas negara, terorisme, radikalisme, hoaks hingga berbagai potensi konflik sosial dan bencana.
Keempat, penguatan sumber daya manusia Polri melalui rekrutmen dan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan zaman, termasuk kemampuan hukum, teknologi, psikologi dan komunikasi.
Kelima, penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk optimalisasi restorative justice, perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Keenam, penguatan sinergi dan kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, komunitas, sektor swasta serta berbagai elemen masyarakat.
SWOT, POAC dan Astagatra Jadi Kerangka Strategis
Sisno juga mendorong agar transformasi Polri dilakukan melalui kajian yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan SWOT, POAC, ancaman global dan Astagatra.
Melalui analisis SWOT, Polri memiliki sejumlah kekuatan berupa SDM yang besar dan berpengalaman serta kewenangan yang luas. Di sisi lain, masih terdapat tantangan internal seperti isu integritas, kesenjangan kemampuan siber dan birokrasi yang perlu terus diperbaiki.
Sementara dari sisi eksternal, perkembangan teknologi dan AI serta kerja sama internasional dapat menjadi peluang. Namun Polri juga menghadapi ancaman berupa cybercrime, judi online, hoaks, disinformasi dan dampak krisis ekonomi.
Dari aspek manajemen POAC, transformasi tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang (planning), pengorganisasian yang efektif (organizing), pelaksanaan yang konsisten (actuating) dan pengawasan berkelanjutan (controlling).
Pendekatan Astagatra dan Wawasan Nusantara** juga dinilai penting agar kebijakan kepolisian tetap mempertimbangkan kondisi geografis, demografi, sumber daya alam serta aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Polri Harus Semakin Dekat dengan Masyarakat
Salah satu pesan penting dalam kajian tersebut adalah pentingnya perubahan paradigma pelayanan kepolisian. Polri tidak cukup hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, tetapi harus mampu hadir lebih awal melalui pencegahan, edukasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran Bhabinkamtibmas, patroli, edukasi di sekolah dan kampung, komunikasi publik serta pemanfaatan media sosial menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang semakin dekat antara polisi dan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat polisi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang hadir untuk memberikan perlindungan, rasa aman dan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Dorong Roadmap Transformasi Digital Polri
Sebagai rekomendasi, Sisno mendorong adanya Roadmap Transformasi Digital Polri 2025–2030 yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu SDM Unggul, Teknologi Presisi, Hukum Adaptif dan Kepercayaan Publik.
Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga diikuti perubahan budaya organisasi, peningkatan integritas, profesionalisme anggota dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pendekatan SWOT → POAC → Ancaman Global → Astagatra, Polri diharapkan mampu menghadapi perubahan secara strategis, terukur dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, Polri harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada jati dirinya sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, transparan dan berkeadilan.
